"Perbincangan Dengan Presiden RI - Joko Widodo"
Tindak Lanjut MoU BSI dan LDII
Kesbangpol Ikuti Webinar Kebangsaan Bersama LDII Bungo
"LDII Bungo Hadiri Undangan Peringatan Harlah NU"
DPD LDII Kab. Bungo Laksanakan Kerja Bersama Bhakti Untuk Negeri
Ketua DPRD Kabupaten Bungo Jumari Ari Wardoyo mengucapkan selamat MUNAS yang ke 9 tahun 2021 untuk LDII, harapan beliau semoga LDII bisa terus berkontribusi membangun bangsa sebagai salah satu komponen bangsa dan beliau juga mengucapkan selamat dan semoga acara MUNAS LDII Ke 9 Tahun 2021 dapat berjalan dengan sukses.
Jakarta (9/3). DPP LDII akan menyelenggarkan musyawarah nasional ke-9 (Munas IX) pada 7-8 April 2021 di Padepokan Persinas ASAD, Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta Timur. Acara munas tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan diikuti para peserta secara daring dan luring mengingat kondisi masih pandemi Covid-19.
Munas akan diikuti sekitar 3.500 peserta secara daring di sekitar 450 titik studio mini yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan luring hanya diikuti oleh sekitar 114 peserta dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga siap memberikan pembekalan kepada seluruh peserta Munas IX LDII nanti, yang ia tuturkan dalam pertemuannya dengan jajaran pengurus LDII pada Selasa (9/3) di Kantor DPP LDII.
Listyo Sigit Prabowo menanggapi positif dan siap bekerjasama dengan LDII terkait dengan 8 bidang program pengabdian LDII untuk bangsa yang dipaparkan oleh Chriswanto Santoso dalam pertemuan itu. Delapan bidang itu adalah, kebangsaan, dakwah, pendidikan, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, ekonomi, kesehatan herbal, teknologi, dan eneri baru terbarukan.
Bungo, (19/03).DPP LDII akan menyelenggarkan musyawarah nasional ke-9 (Munas IX) pada 7-8 April 2021 di Padepokan Persinas ASAD, Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta Timur. Acara munas tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan diikuti para peserta secara daring dan luring mengingat kondisi masih pandemi Covid-19.
Munas akan diikuti sekitar 3.500 peserta secara daring di sekitar 450 titik studio mini yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan luring hanya diikuti oleh sekitar 114 peserta dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat.
DPD LDII Kabupaten Bnugo juga turut menjadi peserta MUNAS LDII ke 9 tahun 2021. DPD LDII Bungo akan mengikuti MUNAS secara Online / Daring dari studio Daerah. Semua pengurus DPD LDII Kabupaten Bungo sangat mendukung dan siap Mensukseskan MUNAS LDII ke - 9 tahun 2021.
*Jakarta (20/2).* DPP LDII menghelat webinar mengenai wawasan kebangsaan, bertema “Peran Ormas Islam dalam Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan pada Masa Pandemi”. Webinar berlangsung daring dan diikuti jajaran pengurus DPP LDII, DPW, dan DPD se-Indonesia, pada Sabtu (20/2) pagi.
“Kegiatan ini diharapkan akan memperkaya wawasan, visi, dan persepsi kita tentang negara kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita hidup dalam berdakwah, hidup beragama di dalam negara ini dengan kondisi yang baik,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat membuka acara tersebut.
Menurut Chriswanto, webinar wawasan kebangsaan ini merupakan bekal bagi DPP LDII saat menggelar Munas LDII IX. Wawasan Kebangsaan merupakan klaster pertama dalam delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa. LDII menempatkan kebangsaan sebagai klaster pertama, karena memandang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah fundamental keberadaan bangsa dan negara Indonesia.
“Bagi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang mesti harus betul-betul berupaya kita jaga. Untuk itu, seluruh _stakeholder_ berupaya memperkuat Indonesia dalam kebangsaan didasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebhinekaan merupakan sesuatu yang betul-betul dipahami, hidup berdampingan dalam kedamaian,” terangnya.
Menurut Chriswanto, arahan para narasumber bisa membantu LDII dalam dakwah yang menyejukkan di seluruh Indonesia. Webinar yang dimoderatori Ketua DPP LDII Iskandar Siregar itu menghadirkan narasumber Sri Hayati dari Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Bimas Islam H. Kamarudin Amin, serta HM Affan Rangkuti Ketua Umum Patriot Bangsa.
Dalam webinar itu mengemuka posisi ormas dan ormas Islam dalam kehidupan bernegara, “Demokrasi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kehidupan ormas untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” tutur Sri Hayati.
Menurutnya, dalam Era Reformasi terjadi perubahan paradigma bahwa ormas bukan lagi sebagai ancaman, melainkan mitra pemerintah dalam pembangunan, “Pemerintah menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan,” terangnya.
Meski demikian, Sri Hayati menerangkan bahwa ormas memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menyukseskan pembangunan negara dan bangsa. Di antara hak ormas itu antara lain mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak kekayaan intelektual, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, mendapatkan perlindungan hukum, hingga melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga lain non-pemerintah.
Sedangkan kewajiban ormas di antaranya memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, dan lebih penting lagi berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
“Ada empat peran ormas dalam pembangunan. Pertama, ormas menjadi fasilitator penyampaian aspirasi bagi anggotanya. Kedua, ormas merupakan kekuatan sosial sebagai kontrol konstruktif bagi pelaksanaan program politik dan pembangunan. Ketiga, menjadi fasilitator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan,” terangnya panjang lebar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama H. Kamaruddin Amin, mengungkapkan bahwa Indonesia pantas menjadi model artikulasi agama Islam, bahwa realitas keberagaman kehidupan beragama di Indonesia patut kita banggakan dan syukuri, “Indonesia bukan negara agama seperti Iran dan Vatikan yang menjadikan agama sebagai konsitusi mereka, tapi Indonesia adalah negara yang sangat beragama,” katanya.
Kontribusi agama dalam bernegara sangat fundamental. Kita punya undang-undang tentang pengadilan agama, pengelolaan zakat, wakaf, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). “Ini semua menunjukkan bahwa kehidupan beragama menginspirasi kehidupan bernegara kita,” ungkap Kamaruddin Amin.
Saat ini, telah berlangsung kemitraan antara Kementerian Agama dengan ormas Islam dan lembaga keagamaan Islam terutama dalam pembagian peran guna membantu penyelesaian konflik keagamaan, penanganan bencana dan wabah pandemi.
“Ormas dan lembaga keagamaan Islam diharapkan dapat terus mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera dan hidup rukun,” jelasnya.
Menyikapi Pandemi Covid-19, peran ormas Islam sangat strategis sebagai wujud internalisasi nilai-nilai kebangsaan. “Ormas Islam dapat membantu pemerintah mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi serta mengembangkan dakwah moderasi beragama dengan mengedepankan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, cinta tanah air, menghargai budaya dan tradisi, menghindari kekerasan, serta menghindari narasi kebencian,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Menag Yaqut Cholil menyoalkan masalah persatuan umat. Menurutnya, jumlah umat Islam lebih dari 80 persen penduduk Indonesia. Jika ukhuwah dan sinergi antar umat Islam terwujud, maka masalah kesatuan persatuan bangsa sudah selesai.
“Saya sampaikan di awal, Kementerian Agama RI milik semua agama. Di dalamnya ada agama Islam. Ada ribuan ormas di bawah naungan kementerian agama, sepertu NU, Muhammadiyah, dan LDII. Saya mendukung sinergi dan kerja sama antar ormas Islam dengan Kemenag dalam membangun ukhuwah Islamiyah,” ujarnya.
Menag Yaqut Cholil juga menuturkan, agama dan negara sejatinya saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk mewujudkan peradaban suatu bangsa. Untuk itu, Kemenag RI mendukung penguatan identitas keagamaan.
“Penguatan identitas keagamaan di satu sisi dan penguatan identitas kebangsaan di sisi yang lain tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Konsep itu harus tetap diletakkan dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara,” ujarnya.
Hanya karena perbedaan khilafiah antar sesama agama Islam, bahkan perbedaan etnis dan agama seharusnya tidak menghambat terwujudnya persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Justru kesalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama lain. “Dengan kata lain, kita bisa menjadi umat saleh sekaligus warga negara baik,” ujarnya.
Bagaimana bentuk dukungan Menag Yaqut Cholil Qoumas? Menurutnya, banyak program yang bisa disinergikan dengan ormas-ormas. “Ada kemandirian pesantren dan pengembangan madrasah kita bisa sinergikan. Setelah Munas LDII nanti kita akan sinergikan kembali dan duduk bersama membahas teknis dengan Kemenag,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu juga, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyampaikan sedikit tentang masalah kebangsaan yang harus diangkat bersama. Khususnya antara Kementerian Agama RI sebagai perwakilan pemerintah dengan ormas-ormas Islam. Ia selanjutnya menyampaikan apa yang telah LDII kontribusikan untuk Bangsa Indonesia.
“LDII telah berkontribusi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan karakter, LDII membangun portal pondokkarakter.com. Di bidang ketahanan pangan, warga LDII membangun urban farming, pemanfaatan lahan gambut, dan penggunaan artificial intelligence dalam pertanian di Garut. selanjutnya di bidang ekonomi syariah, LDII membangun ekonomi digital, hingga ketahanan keluarga untuk ketahanan bangsa,” Chriswanto menjelaskan.
Di akhir pertemuan, DPP LDII meminta Menag Yaqut Cholil untuk hadir dan memberikan pengarahan dalam Munas IX LDII pada 7-8 April 2021. Acara itu, rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
