Senin, 29 Maret 2021

Ketua DPRD Kabupaten Bungo Beri Ucapan Selamat Munas LDII ke IX Tahun 2021

 


    Ketua DPRD Kabupaten Bungo Jumari Ari Wardoyo mengucapkan selamat MUNAS yang ke 9 tahun 2021 untuk LDII, harapan beliau semoga LDII bisa terus berkontribusi membangun bangsa sebagai salah satu komponen bangsa dan beliau juga mengucapkan selamat dan semoga acara MUNAS LDII Ke 9 Tahun 2021 dapat berjalan dengan sukses.

Selasa, 23 Maret 2021

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Siap Berikan Pembekalan Munas IX LDII

 



Jakarta (9/3). DPP LDII akan menyelenggarkan musyawarah nasional ke-9 (Munas IX) pada 7-8 April 2021 di Padepokan Persinas ASAD, Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta Timur. Acara munas tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan diikuti para peserta secara daring dan luring mengingat kondisi masih pandemi Covid-19.

Munas akan diikuti sekitar 3.500 peserta secara daring di sekitar 450 titik studio mini yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan luring hanya diikuti oleh sekitar 114 peserta dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga siap memberikan pembekalan kepada seluruh peserta Munas IX LDII nanti, yang ia tuturkan dalam pertemuannya dengan jajaran pengurus LDII pada Selasa (9/3) di Kantor DPP LDII.

Listyo Sigit Prabowo menanggapi positif dan siap bekerjasama dengan LDII terkait dengan 8 bidang program pengabdian LDII untuk bangsa yang dipaparkan oleh Chriswanto Santoso dalam pertemuan itu. Delapan bidang itu adalah, kebangsaan, dakwah, pendidikan, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, ekonomi, kesehatan herbal, teknologi, dan eneri baru terbarukan.

Kamis, 18 Maret 2021

LDII Bungo Siap Sukseskan MUNAS LDII Ke IX Tahun 2021

       


      Bungo, (19/03).DPP LDII akan menyelenggarkan musyawarah nasional ke-9 (Munas IX) pada 7-8 April 2021 di Padepokan Persinas ASAD, Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta Timur. Acara munas tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan diikuti para peserta secara daring dan luring mengingat kondisi masih pandemi Covid-19.

Munas akan diikuti sekitar 3.500 peserta secara daring di sekitar 450 titik studio mini yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan luring hanya diikuti oleh sekitar 114 peserta dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat.

    DPD LDII Kabupaten Bnugo juga turut menjadi peserta MUNAS LDII  ke 9 tahun 2021. DPD LDII Bungo akan mengikuti MUNAS secara Online / Daring dari studio Daerah. Semua pengurus DPD LDII Kabupaten Bungo sangat mendukung dan siap Mensukseskan MUNAS LDII ke - 9 tahun 2021.

Rabu, 17 Maret 2021

Kemendagri: Ormas Adalah Mitra Pemerintahnya Pemerintah, Termasuk LDII*




*Jakarta (20/2).* DPP LDII menghelat webinar mengenai wawasan kebangsaan, bertema “Peran Ormas Islam dalam Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan pada Masa Pandemi”. Webinar berlangsung daring dan diikuti jajaran pengurus DPP LDII, DPW, dan DPD se-Indonesia, pada Sabtu (20/2) pagi.


“Kegiatan ini diharapkan akan memperkaya wawasan, visi, dan persepsi kita tentang negara kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita hidup dalam berdakwah, hidup beragama di dalam negara ini dengan kondisi yang baik,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat membuka acara tersebut.


Menurut Chriswanto, webinar wawasan kebangsaan ini merupakan bekal bagi DPP LDII saat menggelar Munas LDII IX. Wawasan Kebangsaan merupakan klaster pertama dalam delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa. LDII menempatkan kebangsaan sebagai klaster pertama, karena memandang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah fundamental keberadaan bangsa dan negara Indonesia.


“Bagi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang mesti harus betul-betul berupaya kita jaga. Untuk itu, seluruh _stakeholder_ berupaya memperkuat Indonesia dalam kebangsaan didasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebhinekaan merupakan sesuatu yang betul-betul dipahami, hidup berdampingan dalam kedamaian,” terangnya.


Menurut Chriswanto, arahan para narasumber bisa membantu LDII dalam dakwah yang menyejukkan di seluruh Indonesia. Webinar yang dimoderatori Ketua DPP LDII Iskandar Siregar itu menghadirkan narasumber Sri Hayati dari Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Bimas Islam H. Kamarudin Amin, serta HM Affan Rangkuti Ketua Umum Patriot Bangsa.


Dalam webinar itu mengemuka posisi ormas dan ormas Islam dalam kehidupan bernegara, “Demokrasi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kehidupan ormas untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” tutur Sri Hayati.


Menurutnya, dalam Era Reformasi terjadi perubahan paradigma bahwa ormas bukan lagi sebagai ancaman, melainkan mitra pemerintah dalam pembangunan, “Pemerintah menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan,” terangnya.


Meski demikian, Sri Hayati menerangkan bahwa ormas memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menyukseskan pembangunan negara dan bangsa. Di antara hak ormas itu antara lain mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak kekayaan intelektual, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, mendapatkan perlindungan hukum, hingga melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga lain non-pemerintah.


Sedangkan kewajiban ormas di antaranya memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, dan lebih penting lagi berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.


“Ada empat peran ormas dalam pembangunan. Pertama, ormas menjadi fasilitator penyampaian aspirasi bagi anggotanya. Kedua, ormas merupakan kekuatan sosial sebagai kontrol konstruktif bagi pelaksanaan program politik dan pembangunan. Ketiga, menjadi fasilitator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan,” terangnya panjang lebar.


Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama H. Kamaruddin Amin, mengungkapkan bahwa Indonesia pantas menjadi model artikulasi agama Islam, bahwa realitas keberagaman kehidupan beragama di Indonesia patut kita banggakan dan syukuri, “Indonesia bukan negara agama seperti Iran dan Vatikan yang menjadikan agama sebagai konsitusi mereka, tapi Indonesia adalah negara yang sangat beragama,” katanya. 


Kontribusi agama dalam bernegara sangat fundamental. Kita punya undang-undang tentang pengadilan agama, pengelolaan zakat, wakaf, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). “Ini semua menunjukkan bahwa kehidupan beragama menginspirasi kehidupan bernegara kita,” ungkap Kamaruddin Amin. 


Saat ini, telah berlangsung kemitraan antara Kementerian Agama dengan ormas Islam dan lembaga keagamaan Islam terutama dalam pembagian peran guna membantu penyelesaian konflik keagamaan, penanganan bencana dan wabah pandemi. 


“Ormas dan lembaga keagamaan Islam diharapkan dapat terus mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera dan hidup rukun,” jelasnya. 


Menyikapi Pandemi Covid-19, peran ormas Islam sangat strategis sebagai wujud internalisasi nilai-nilai kebangsaan. “Ormas Islam dapat membantu pemerintah mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi serta mengembangkan dakwah moderasi beragama dengan mengedepankan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, cinta tanah air, menghargai budaya dan tradisi, menghindari kekerasan, serta menghindari narasi kebencian,” ungkapnya.

Temui LDII, Menag Yaqut Cholil Tekankan Masalah Berbangsa Selesai Bila Umat Islam Bersatu

 

Dalam pertemuan itu, Menag Yaqut Cholil menyoalkan masalah persatuan umat. Menurutnya, jumlah umat Islam lebih dari 80 persen penduduk Indonesia. Jika ukhuwah dan sinergi antar umat Islam terwujud, maka masalah kesatuan persatuan bangsa sudah selesai.

“Saya sampaikan di awal, Kementerian Agama RI milik semua agama. Di dalamnya ada agama Islam. Ada ribuan ormas di bawah naungan kementerian agama, sepertu NU, Muhammadiyah, dan LDII. Saya mendukung sinergi dan kerja sama antar ormas Islam dengan Kemenag dalam membangun ukhuwah Islamiyah,” ujarnya.

Menag Yaqut Cholil juga menuturkan, agama dan negara sejatinya saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk mewujudkan peradaban suatu bangsa. Untuk itu, Kemenag RI mendukung penguatan identitas keagamaan.

“Penguatan identitas keagamaan di satu sisi dan penguatan identitas kebangsaan di sisi yang lain tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Konsep itu harus tetap diletakkan dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara,” ujarnya.

Hanya karena perbedaan khilafiah antar sesama agama Islam, bahkan perbedaan etnis dan agama seharusnya tidak menghambat terwujudnya persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Justru kesalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama lain. “Dengan kata lain, kita bisa menjadi umat saleh sekaligus warga negara baik,” ujarnya.

Bagaimana bentuk dukungan Menag Yaqut Cholil Qoumas? Menurutnya, banyak program yang bisa disinergikan dengan ormas-ormas. “Ada kemandirian pesantren dan pengembangan madrasah kita bisa sinergikan. Setelah Munas LDII nanti kita akan sinergikan kembali dan duduk bersama membahas teknis dengan Kemenag,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyampaikan sedikit tentang masalah kebangsaan yang harus diangkat bersama. Khususnya antara Kementerian Agama RI sebagai perwakilan pemerintah dengan ormas-ormas Islam. Ia selanjutnya menyampaikan apa yang telah LDII kontribusikan untuk Bangsa Indonesia.

“LDII telah berkontribusi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan karakter, LDII membangun portal pondokkarakter.com. Di bidang ketahanan pangan, warga LDII membangun urban farming, pemanfaatan lahan gambut, dan penggunaan artificial intelligence dalam pertanian di Garut. selanjutnya di bidang ekonomi syariah, LDII membangun ekonomi digital, hingga ketahanan keluarga untuk ketahanan bangsa,” Chriswanto menjelaskan.

Di akhir pertemuan, DPP LDII meminta Menag Yaqut Cholil untuk hadir dan memberikan pengarahan dalam Munas IX LDII pada 7-8 April 2021. Acara itu, rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Selasa, 09 Februari 2021

*Ketua Umum DPP LDII: Seyogyanya Pers Bekerja untuk Rakyat, Agar Demokrasi Tidak Runtuh*


Jakarta (9/2).* Pers nasional pada 9 Februari 2021 berulang tahun. Hari itu, 75 tahun lalu, para wartawan pejuang mendirikan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sepanjang sejarahnya pers merupakan agen perubahan, yang turut membantu memerdekakan dan mendirikan Indonesia. “Semoga pers selalu istiqomah menjalankan fungsi memberi informasi, mengedukasi, memberi hiburan, dan alat kontrol demokrasi di tengah tantangan media sosial,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Banyak jasa pers dalam sejarah perjuangan bangsa, sebagaimana jasa para pahlawan yang bertempur secara fisik untuk melahirkan Indonesia. Chriswanto mengingatkan kembali, dalam dua dekade terakhir, media massa menghadapi tantangan serius dari media sosial. Tantangan itu berupa kecepatan informasi dan ekonomi, “Dunia cepat berubah, media sosial menyerap iklan dan informasi bergerak cepat, bahkan bisa ditayangkan langsung secara individu bukan lagi lembaga pers,” ujar Chriswanto. Kerja pers yang selalu mengedepankan cek ricek dan liputan dua sisi _(coverbothside)_, yang diolah dari reporter hingga redaktur, tergantikan dengan informasi langsung, sensasional, yang semua dikerjakan oleh satu orang, “Dan masyarakat hanya mementingkan sensasionalnya. Inilah yang pada akhirnya membuat gaduh. Secara pribadi, mereka yang tak memiliki _self sencorship_ akan serta merta menyebarkan informasi. Ini yang gawat,” papar Chriswanto. Akibatnya mudah ditebak, sebagian besar orang lebih meyakini kabar-kabar sensasional dibanding berita yang disuguhkan media sosial, “Apalagi para selebritas media sosial juga menggunakan potongan-potongan kutipan media massa untuk memperkuat opininya, ini yang membuat masyarakat yang tak paham informasi kian beralih ke media sosial,” papar Chriswanto.
Namun, ia juga memperhatikan media massa kini juga memanfaatkan media sosial, untuk mengejar ketertinggalannya. Mengenai pengelolaan informasi, Chriswanto mengingatkan, agar media merenungkan kepada siapa mereka bekerja? “Secara fisik media bekerja untuk perusahaannya, namun secara filosofi, pikiran, dan perjuangan, mereka bekerja untuk rakyat Indonesia,” papar Chriswanto. Menurut pandangannya, dengan bekerja untuk rakyat, media massa bisa memberikan informasi yang bertanggung jawab, tak sekadar dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme cek dan ricek serta peliputan dua sisi. Seyogyanya, tutur Chriswanto, dengan mementingkan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jernih dan mendudukkan sesuatu pada tempatnya, maka lembaga pers telah bekerja dengan etika dan hati nurani, “Karena bisnis pers bukan soal keuntungan semata, tapi membuat kehidupan rakyat Indonesia semakin baik karena itulah tugas pers sebagai tiang keempat demokrasi,” ulas Chriswanto. Walhasil, menurutnya, pers jangan terjebak pada sensasional dan memanfaatkan kekacauan atau kontroversial untuk kepentingan bisnisnya, “Pers jangan lagi berprinsip _bad news is good news_, media seperti ini bakal ditinggalkan oleh para pembaca atau pemirsanya,” ujarnya. Tapi suguhkan informasi yang mendidik dan menggugah daya kritis masyarakat. Ia berpendapat, pers harus turut dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Chriswanto menyambut baik Hari Pers Nasional bertema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan.” Menurutnya, tema itu disertai dengan segala pemberitaannya, akan membangkitkan semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis, sekaligus membangkitkan ekonomi nasional, pungkasnya, "Selamat Hari Pers Nasional, semoga selalu menciptakan Indonesia yang lebih baik," tutupnya

Sabtu, 26 Desember 2020

Audiensi DPP LDII Dengan Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin

 

Kamis (3/9) yang lalu DPP LDII mengadakan audiensi secara via virtual Zoom Meating dengan Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin. Dalam arahanya Ma'ruf Amin menyapaikan beberapa hal penting di antaranya :

  • Dimasa pandemi Covid-19, LDII dalam penerapan Protokol Kesehatan agar membangun kepatuhan masyarakat, edukasi yang massif, menjaga diri & jangan membahayakan orang lain (laaa dhooror, wa laa dhiiror)
  • Membangun ekonomi umat dengan memberdayakan dan membangun usaha kecil dan mikro, pengembangan BMT dan Koperasi di Pesantren
  • Membangun kesatuan umat yang sekarang ini masih program sebagai modal dalam rangka membangun keutuhan nasional.
  • Membangun kerukunan, sebab ancaman-ancaman radikalisme masih ada, dengan membangun rangka pencegahannya, kontra radikalisasinya. Jadi ada radikalisasi tentu harus ada kontaradikalisasi, maupun juga mengembalikan mereka yang telah terpapar dalam rangka deradikalisasi.
  • Berperan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia(SDM) yang unggul. Serta meminta LDII untuk berperan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada umat melalui pendidikan vokasi dalam arti pengembangan diri. 

Silaturahim PAC LDII Kuning Gading ke Datuk RIO Kuning Gading




    Kuning Gading (22/12) Ketua PAC LDII Kuning Gading melakukan kunjungan ke RIO Kuning Gading di Kantor RIO Dusun Kuning Gading Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. dalam silaturahim ini Ketua PAC LDII Sabar Priyono menyeraahkan laporan kegiatan organisasi LDII di tingkat dusun Kuning Gading dan memberikan Kalender 2021 serta majalah Nuansa Persada kepada Pemerintah Dusun Kuning Gading.
    Dalam silaturahim ini Ketua PAC LDII Kuning Gading diterima langsung oleh Datuk RIO Dusun Kuning Gading Edi Pujianto. LDII berkomitmen membantu pemerintah dalam pembangunan karakter bangsa serta pengembangan Teknologi dalam bidang dakwah dan sosial. diharapkan dengan terciptanya hubungan baik LDII dengan pemerintahan Dusun Kuning Gading akan menjadikan Pembangunan Karakter dapat tercipta dengan baik dan dapat mengembangkan sumber daya dan potensi yang ada di Dusun kuning Gading. 
 

Selasa, 10 November 2020

Sambut Pilkada Serentak, DPP LDII Tegaskan Netral Aktif

 

        Surabaya (11/11). DPW LDII Jawa Timur menggelar konsolidasi organisasi menyikapi Pilkada serentak pada akhir 2020. Acara yang dihelat pada Selasa malam (10/11) tersebut dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan seluruh pengurus tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 38 kabupaten/kota.

“Akan ada 19 kabupaten/kota, hal ini bila tidak disikapi dengan baik, akan menciptakan disharmoni,” ujar Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch. Amrodji Konawi. Amrodji berpendapat setiap Pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah selalu meninggalkan residu, “Sisa-sisa perhelatan politik biasanya sifatnya bisa memecah belah, baik dalam lingkup ormas maupun di kalangan masyarakat,” papar Amrodji.

Dengan alasan itulah, ia mengundang Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso untuk memberikan pembekalan. Acara tersebut diikuti oleh para ulama, dewan penasehat, dan pengurus DPD LDII. Amrodji berharap, residu berupa ketidakharmonisan ataupun perpecahan bisa diminimalkan, “Dan warga LDII bisa terhindar dari imbas negatif pesta demokrasi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chriswanto Santoso menekankan, bahwa secara organisasi LDII netral aktif, “Artinya, LDII tidak berafiliasi dengan parpol atau calon kepala daerah manapun. Tapi, warga LDII didorong untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan dilarang golput atau tidak memilih,” ujar Chriswanto.

Netral aktif dilakukan LDII, sebagaimana ormas Islam lainnya, menurut Chriswanto untuk menjaga kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan masyarakat, “Jangan sampai, pesta demokrasi justru memecah belah bangsa,” imbuhnya. Ia mengingatkan, setiap calon memiliki itikad baik, yang bisa dilihat dari program kerja mereka.

Jadi, masyarakat tidak harus terpecah belah karena fanatisme, “Dalam ilmu politik, kekuasaan ditujukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal tersebut tercermin dari program kerja para kontestan,” imbuhnya. Selanjutnya, siapapun pemenangnya, masyarakat harus terus memantau janji-janji politik para kepala daerah. Bahkan, suksesnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Chriswanto mengimbau, pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses, menjunjung tinggi netralitasnya, “Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif LDII,” ujarnya. Menurutnya, silakan menjadi tim sukses, namun tidak mempengaruhi warga LDII memilih calon tertentu, “Hal itu mengingkari prinsip netral aktif LDII,” tegasnya.

Chriswanto juga mengingatkan semua pihak, agar tak menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun kampanye hitam, “Membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat, agar menolak praktik politik uang. Ia mengingatkan, masa depan suatu daerah dipertaruhkan bila dipimpin oleh kepala daerah yang menghalalkan segala cara, “Imbas politik uang adalah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali,” ujarnya. Hal tersebut bisa mengganggu pembangunan.

Apalagi, kepala daerah yang berkoalisi dengan pengusaha, akan menciptakan oligopoli dalam politik. Sehingga hanya menguntungkan pengusaha, yang belum tentu menguntungkan wilayah atau masyarakat setempat. (SBR)

Rabu, 19 Agustus 2020

Ucapan selamat RAPIMNAS LDII dari Kepala KEMENAG Bungo


    Sambutan dan Ucapan Selamat dari Kepala KEMANAG Kabupaten Bungo atas terselengaranya RAPIMNAS LDII TAHUN 2020

Entri yang Diunggulkan

Ketua DPRD Kabupaten Bungo Beri Ucapan Selamat Munas LDII ke IX Tahun 2021

      Ketua DPRD Kabupaten Bungo Jumari Ari Wardoyo mengucapkan selamat MUNAS yang ke 9 tahun 2021 untuk LDII, harapan beliau semoga LDII bi...