PERSINAS ASAD KABUPATEN BUNGO GELAR PASANGGIRI

November 03, 2021 1 Comment

Walau masa pandemi belum usai,namun tidak menyurutkan semangat Pengurus Kabupaten Perguruan Pencak Silat Nasional ( PERSINAS ) ASAD Bungo untuk melanjutkan program tahunan yang tertunda akibat pandemi yang belum juga usai. Seiring berjalannya waktu dan semakin membaik kondisi di masa pandemi, semakin banyak warga masyarakat yang telah divaksin dan disiplin warga masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setelah kondisi sudah semakin membaik Pengurus Kabupaten PERSINAS ASAD Bungo mengadakan kejuaraan PASANGGIRI yang diselenggarakan di Dusun Purwasari Kec. Pelepat Ilir pada hari minggu (31/10/2021) dan diikuti oleh warga PERSINAS ASAD Kecamatan Pelepat dan Pelepat Ilir sebanyak 250 atlet. Kategori yang dipertandingkan adalah ATT dan Berpasangan. Dalam sambutannya H. Sukidi selaku Ketua PERSINAS ASAD Bungo menuturkan "Sebaiknya setiap atlet yang bertanding agar rajin dalam berlatih, agar bisa berprestasi, karena ini adalah awal dari kejuaraan-kejuaraan yang akan datang, jangan mudah untuk berpuas diri dengan apa yang dicapai pada saat ini". "Tujuan diadakan acara PASANGGIRI adalah agar setiap warga ASAD selalu bangga dengan budaya pencak silat yang merupakan beladiri asli Indonesia,sehingga pencak silat bisa terus lestari"tutup Sukidi dalam sambutannya.

Read More

LDII Ingatkan ada Ideologi Berpotensi Runtuhkan Pancasila Selain Komunisme

September 30, 2021 No Comments

 Jakarta (30/9). Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap Oktober, merupakan pengingat bahaya komunisme yang melakukan kudeta pada 30 September. Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam gerakan itu menculik tujuh jenderal dan beberapa lainnya. Gerakan itu, untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme.

“Peristiwa tersebut tercatat jadi sejarah kelam Indonesia modern. Komunisme memang tak tampak lagi, namun sebagai ideologi ia tak kasat m

ata. Jadi, bangsa ini harus terus waspada,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.

Chriswanto juga mengingatkan, bukan hanya komunisme tapi liberalisme bahkan gerakan fundamentalisme berbasis agama tertentu, bisa membahayakan ideologi negara tersebut, “Akibatnya, Pancasila memang masih jadi dasar negara, namun prilaku pejabat publik dan rakyatnya tak lagi Pancasilais,” ujar Chriswanto khawatir.

Menurutnya beberapa waktu lalu, ia dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj bertemu dan bersepakat untuk membendung pengaruh liberalisme dan fundamentalisme, di lingkungan ormas masing-masing, “Ormas-ormas Islam berhadapan dengan dua kutub persoalan, yakni liberalisme yang di antaranya mendorong kebebasan individu, sementara di sisi lain terdapat fundamentalisme yang membuat seseorang tidak toleran terhadap perbedaan,” ujarnya.

Liberalisme menurut KH Chriswanto Santoso pada banyak hal, memiliki kandungan positif. Seperti mendorong seseorang untuk memperoleh haknya dalam kesejahteraan dengan berkompetisi. Namun, bila tak diatur, liberalisme sangat memungkinkan yang kuat akan menggusur yang lemah dalam berbisnis. Selain itu, liberalisme mendorong sifat seperti konsumerisme, yang bila tak dikendalikan berbuah pemborosan dan melakukan segala cara untuk meraih barang yang diinginkan.

“Artinya, komunisme, liberalisme, sosialisme, dan fundamentalisme bukanlah ideologi asli suku-suku di Indonesia. Ideologi-ideologi itu diimpor di sinilah Pancasila dan rakyat Indonesia diuji,” imbuhnya. Bila liberalisme membuat seseorang tak peduli sehingga semangat gotong-royong meluntur. Sementara fundamentalisme mendorong lunturnya sikap toleransi, menghargai, dan menghormati keyakinan lain. Akibatnya, kedamaian dan ketenteraman bisa terusik.

Ia mengingatkan kembali peran ormas Islam untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa, sebagaimana yang terdapat dalam butir-butir Pancasila, “Pancasila digagas para pendiri bangsa sebagai kompromi, jalan tengah, dan mengambil intisari dari berbagai ideologi. Bahkan, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terhimpun di dalamnya. Inilah yang membuat bangsa Indonesia terus bersatu,” ujar Chriswanto.

Memperkokoh Kesaktian Pancasila
Pancasila dapat terus dikuatkan, bilamana ideologi tertentu tidak menggantikan Pancasila. Menurut Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro (Undip), Pancasila jangan sampai berhenti pada tataran verbal, tetapi juga diamalkan.

“Dalam kontruksi keindonesiaan, yang pertama adalah bahwa sila pertama dari Pancasila harus menjadi pondasi sekaligus mewarnai sila-sila yang lain. LDII juga berpendapat sila pertama tidak dijadikan bingkai, tetapi sebagai pondasi,” ujarnya.

Menempatkan sila pertama Pancasila sebagai bingkai atau wadah, sangat berisiko mendorong pihak-pihak yang memiliki ideologi tertentu, mengubah ideologi negara. Hal tersebut, bisa menjadi bibit konflik yang berkepanjangan karena kondisi bangsa dan negara yang plural, baik dari sisi agama maupun kepercayaan. “Maka agama harus ditempatkan sebagai fundamen bukan wadah,” ujar Singgih.

Kedua, dengan memahami sifat dan jiwa yang tergali dalam sejarah lahirnya Pancasila, menurut Singgih yang patut untuk menjadi bingkai dari konstruksi keindonesiaan adalah sila Persatuan Indonesia, “Dengan demikian, rumusannya adalah apapun agama yang dipeluk (sesuai Sila Pertama), apapun aktualisasi kemanusiaan yang dilakukan (Sila kedua), bentuk demokrasi apapun yang dijalankan (Sila keempat) dan model keadilan yang dibayangkan (Sila kelima) tetap dalam bingkai persatuan Indonesia atau NKRI (Sila ketiga),” ulasnya.

Dengan demikian, pemikiran pemikiran mengenai memperkokoh Pancasila dapat disimpulkan bahwa sila pertama adalah pondasi, sila ketiga sebagai bingkai, sila kelima sebagai tujuan, maka sila kedua adalah aspek kemanusiaan, sila keempat megenai demokrasi sebagai semangat dan cara mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut tidak bisa dibeda-bedakan, bahkan saling melengkapi.

Bila dikristalisasi, menurut Singgih, bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh. Mengapa? Karena tidak punya pondasi religiusitas yang kuat sebagaimana sila pertama, dan bangsa Indonesia bercerai-berai karena tidak ada bingkai yang jelas seperti sila ketiga. Bangsa Indonesia juga kehilangan arah karena tidak punya tujuan yang jelas, sesuai sila kelima.

Bahkan tanpa Pancasila, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak beradab, karena tidak punya kemanusiaan, tidak memiliki gotong-royong, karena tidak ada sila kedua dan keempat. (kim/*)

Read More

Ketua DPRD Kabupaten Bungo Beri Ucapan Selamat Munas LDII ke IX Tahun 2021

Maret 29, 2021 No Comments

 

    Ketua DPRD Kabupaten Bungo Jumari Ari Wardoyo mengucapkan selamat MUNAS yang ke 9 tahun 2021 untuk LDII, harapan beliau semoga LDII bisa terus berkontribusi membangun bangsa sebagai salah satu komponen bangsa dan beliau juga mengucapkan selamat dan semoga acara MUNAS LDII Ke 9 Tahun 2021 dapat berjalan dengan sukses.

Read More

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Siap Berikan Pembekalan Munas IX LDII

Maret 23, 2021 No Comments

 

Jakarta (9/3). DPP LDII akan menyelenggarkan musyawarah nasional ke-9 (Munas IX) pada 7-8 April 2021 di Padepokan Persinas ASAD, Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta Timur. Acara munas tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan diikuti para peserta secara daring dan luring mengingat kondisi masih pandemi Covid-19.

Munas akan diikuti sekitar 3.500 peserta secara daring di sekitar 450 titik studio mini yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan luring hanya diikuti oleh sekitar 114 peserta dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga siap memberikan pembekalan kepada seluruh peserta Munas IX LDII nanti, yang ia tuturkan dalam pertemuannya dengan jajaran pengurus LDII pada Selasa (9/3) di Kantor DPP LDII.

Listyo Sigit Prabowo menanggapi positif dan siap bekerjasama dengan LDII terkait dengan 8 bidang program pengabdian LDII untuk bangsa yang dipaparkan oleh Chriswanto Santoso dalam pertemuan itu. Delapan bidang itu adalah, kebangsaan, dakwah, pendidikan, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, ekonomi, kesehatan herbal, teknologi, dan eneri baru terbarukan.

Read More

LDII Bungo Siap Sukseskan MUNAS LDII Ke IX Tahun 2021

Maret 18, 2021 5 Comments

       

      Bungo, (19/03).DPP LDII akan menyelenggarkan musyawarah nasional ke-9 (Munas IX) pada 7-8 April 2021 di Padepokan Persinas ASAD, Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta Timur. Acara munas tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan diikuti para peserta secara daring dan luring mengingat kondisi masih pandemi Covid-19.

Munas akan diikuti sekitar 3.500 peserta secara daring di sekitar 450 titik studio mini yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan luring hanya diikuti oleh sekitar 114 peserta dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat.

    DPD LDII Kabupaten Bnugo juga turut menjadi peserta MUNAS LDII  ke 9 tahun 2021. DPD LDII Bungo akan mengikuti MUNAS secara Online / Daring dari studio Daerah. Semua pengurus DPD LDII Kabupaten Bungo sangat mendukung dan siap Mensukseskan MUNAS LDII ke - 9 tahun 2021.

Read More

Kemendagri: Ormas Adalah Mitra Pemerintahnya Pemerintah, Termasuk LDII*

Maret 17, 2021 No Comments

*Jakarta (20/2).* DPP LDII menghelat webinar mengenai wawasan kebangsaan, bertema “Peran Ormas Islam dalam Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan pada Masa Pandemi”. Webinar berlangsung daring dan diikuti jajaran pengurus DPP LDII, DPW, dan DPD se-Indonesia, pada Sabtu (20/2) pagi.

“Kegiatan ini diharapkan akan memperkaya wawasan, visi, dan persepsi kita tentang negara kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita hidup dalam berdakwah, hidup beragama di dalam negara ini dengan kondisi yang baik,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat membuka acara tersebut.

Menurut Chriswanto, webinar wawasan kebangsaan ini merupakan bekal bagi DPP LDII saat menggelar Munas LDII IX. Wawasan Kebangsaan merupakan klaster pertama dalam delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa. LDII menempatkan kebangsaan sebagai klaster pertama, karena memandang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah fundamental keberadaan bangsa dan negara Indonesia.

“Bagi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang mesti harus betul-betul berupaya kita jaga. Untuk itu, seluruh _stakeholder_ berupaya memperkuat Indonesia dalam kebangsaan didasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebhinekaan merupakan sesuatu yang betul-betul dipahami, hidup berdampingan dalam kedamaian,” terangnya.

Menurut Chriswanto, arahan para narasumber bisa membantu LDII dalam dakwah yang menyejukkan di seluruh Indonesia. Webinar yang dimoderatori Ketua DPP LDII Iskandar Siregar itu menghadirkan narasumber Sri Hayati dari Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Bimas Islam H. Kamarudin Amin, serta HM Affan Rangkuti Ketua Umum Patriot Bangsa.

Dalam webinar itu mengemuka posisi ormas dan ormas Islam dalam kehidupan bernegara, “Demokrasi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kehidupan ormas untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” tutur Sri Hayati.

Menurutnya, dalam Era Reformasi terjadi perubahan paradigma bahwa ormas bukan lagi sebagai ancaman, melainkan mitra pemerintah dalam pembangunan, “Pemerintah menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan,” terangnya.

Meski demikian, Sri Hayati menerangkan bahwa ormas memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menyukseskan pembangunan negara dan bangsa. Di antara hak ormas itu antara lain mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak kekayaan intelektual, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, mendapatkan perlindungan hukum, hingga melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga lain non-pemerintah.

Sedangkan kewajiban ormas di antaranya memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, dan lebih penting lagi berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

“Ada empat peran ormas dalam pembangunan. Pertama, ormas menjadi fasilitator penyampaian aspirasi bagi anggotanya. Kedua, ormas merupakan kekuatan sosial sebagai kontrol konstruktif bagi pelaksanaan program politik dan pembangunan. Ketiga, menjadi fasilitator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan,” terangnya panjang lebar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama H. Kamaruddin Amin, mengungkapkan bahwa Indonesia pantas menjadi model artikulasi agama Islam, bahwa realitas keberagaman kehidupan beragama di Indonesia patut kita banggakan dan syukuri, “Indonesia bukan negara agama seperti Iran dan Vatikan yang menjadikan agama sebagai konsitusi mereka, tapi Indonesia adalah negara yang sangat beragama,” katanya. 

Kontribusi agama dalam bernegara sangat fundamental. Kita punya undang-undang tentang pengadilan agama, pengelolaan zakat, wakaf, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). “Ini semua menunjukkan bahwa kehidupan beragama menginspirasi kehidupan bernegara kita,” ungkap Kamaruddin Amin. 

Saat ini, telah berlangsung kemitraan antara Kementerian Agama dengan ormas Islam dan lembaga keagamaan Islam terutama dalam pembagian peran guna membantu penyelesaian konflik keagamaan, penanganan bencana dan wabah pandemi. 

“Ormas dan lembaga keagamaan Islam diharapkan dapat terus mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera dan hidup rukun,” jelasnya. 

Menyikapi Pandemi Covid-19, peran ormas Islam sangat strategis sebagai wujud internalisasi nilai-nilai kebangsaan. “Ormas Islam dapat membantu pemerintah mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi serta mengembangkan dakwah moderasi beragama dengan mengedepankan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, cinta tanah air, menghargai budaya dan tradisi, menghindari kekerasan, serta menghindari narasi kebencian,” ungkapnya.

Read More

Temui LDII, Menag Yaqut Cholil Tekankan Masalah Berbangsa Selesai Bila Umat Islam Bersatu

Maret 17, 2021 1 Comment

 

        Jakarta (16/3). Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso bersama pengurus harian, menemui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama RI, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/3). Menag Yaqut Cholil mengapresiasi kontribusi dan kerja sama LDII bersama pemerintah hingga saat ini.

Dalam pertemuan itu, Menag Yaqut Cholil menyoalkan masalah persatuan umat. Menurutnya, jumlah umat Islam lebih dari 80 persen penduduk Indonesia. Jika ukhuwah dan sinergi antar umat Islam terwujud, maka masalah kesatuan persatuan bangsa sudah selesai.

“Saya sampaikan di awal, Kementerian Agama RI milik semua agama. Di dalamnya ada agama Islam. Ada ribuan ormas di bawah naungan kementerian agama, sepertu NU, Muhammadiyah, dan LDII. Saya mendukung sinergi dan kerja sama antar ormas Islam dengan Kemenag dalam membangun ukhuwah Islamiyah,” ujarnya.

Menag Yaqut Cholil juga menuturkan, agama dan negara sejatinya saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk mewujudkan peradaban suatu bangsa. Untuk itu, Kemenag RI mendukung penguatan identitas keagamaan.

“Penguatan identitas keagamaan di satu sisi dan penguatan identitas kebangsaan di sisi yang lain tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Konsep itu harus tetap diletakkan dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara,” ujarnya.

Hanya karena perbedaan khilafiah antar sesama agama Islam, bahkan perbedaan etnis dan agama seharusnya tidak menghambat terwujudnya persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Justru kesalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama lain. “Dengan kata lain, kita bisa menjadi umat saleh sekaligus warga negara baik,” ujarnya.

Bagaimana bentuk dukungan Menag Yaqut Cholil Qoumas? Menurutnya, banyak program yang bisa disinergikan dengan ormas-ormas. “Ada kemandirian pesantren dan pengembangan madrasah kita bisa sinergikan. Setelah Munas LDII nanti kita akan sinergikan kembali dan duduk bersama membahas teknis dengan Kemenag,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyampaikan sedikit tentang masalah kebangsaan yang harus diangkat bersama. Khususnya antara Kementerian Agama RI sebagai perwakilan pemerintah dengan ormas-ormas Islam. Ia selanjutnya menyampaikan apa yang telah LDII kontribusikan untuk Bangsa Indonesia.

“LDII telah berkontribusi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan karakter, LDII membangun portal pondokkarakter.com. Di bidang ketahanan pangan, warga LDII membangun urban farming, pemanfaatan lahan gambut, dan penggunaan artificial intelligence dalam pertanian di Garut. selanjutnya di bidang ekonomi syariah, LDII membangun ekonomi digital, hingga ketahanan keluarga untuk ketahanan bangsa,” Chriswanto menjelaskan.

Di akhir pertemuan, DPP LDII meminta Menag Yaqut Cholil untuk hadir dan memberikan pengarahan dalam Munas IX LDII pada 7-8 April 2021. Acara itu, rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Read More

*Ketua Umum DPP LDII: Seyogyanya Pers Bekerja untuk Rakyat, Agar Demokrasi Tidak Runtuh*

Februari 09, 2021 No Comments

Jakarta (9/2).* Pers nasional pada 9 Februari 2021 berulang tahun. Hari itu, 75 tahun lalu, para wartawan pejuang mendirikan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sepanjang sejarahnya pers merupakan agen perubahan, yang turut membantu memerdekakan dan mendirikan Indonesia. “Semoga pers selalu istiqomah menjalankan fungsi memberi informasi, mengedukasi, memberi hiburan, dan alat kontrol demokrasi di tengah tantangan media sosial,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Banyak jasa pers dalam sejarah perjuangan bangsa, sebagaimana jasa para pahlawan yang bertempur secara fisik untuk melahirkan Indonesia. Chriswanto mengingatkan kembali, dalam dua dekade terakhir, media massa menghadapi tantangan serius dari media sosial. Tantangan itu berupa kecepatan informasi dan ekonomi, “Dunia cepat berubah, media sosial menyerap iklan dan informasi bergerak cepat, bahkan bisa ditayangkan langsung secara individu bukan lagi lembaga pers,” ujar Chriswanto. Kerja pers yang selalu mengedepankan cek ricek dan liputan dua sisi _(coverbothside)_, yang diolah dari reporter hingga redaktur, tergantikan dengan informasi langsung, sensasional, yang semua dikerjakan oleh satu orang, “Dan masyarakat hanya mementingkan sensasionalnya. Inilah yang pada akhirnya membuat gaduh. Secara pribadi, mereka yang tak memiliki _self sencorship_ akan serta merta menyebarkan informasi. Ini yang gawat,” papar Chriswanto. Akibatnya mudah ditebak, sebagian besar orang lebih meyakini kabar-kabar sensasional dibanding berita yang disuguhkan media sosial, “Apalagi para selebritas media sosial juga menggunakan potongan-potongan kutipan media massa untuk memperkuat opininya, ini yang membuat masyarakat yang tak paham informasi kian beralih ke media sosial,” papar Chriswanto.
Namun, ia juga memperhatikan media massa kini juga memanfaatkan media sosial, untuk mengejar ketertinggalannya. Mengenai pengelolaan informasi, Chriswanto mengingatkan, agar media merenungkan kepada siapa mereka bekerja? “Secara fisik media bekerja untuk perusahaannya, namun secara filosofi, pikiran, dan perjuangan, mereka bekerja untuk rakyat Indonesia,” papar Chriswanto. Menurut pandangannya, dengan bekerja untuk rakyat, media massa bisa memberikan informasi yang bertanggung jawab, tak sekadar dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme cek dan ricek serta peliputan dua sisi. Seyogyanya, tutur Chriswanto, dengan mementingkan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jernih dan mendudukkan sesuatu pada tempatnya, maka lembaga pers telah bekerja dengan etika dan hati nurani, “Karena bisnis pers bukan soal keuntungan semata, tapi membuat kehidupan rakyat Indonesia semakin baik karena itulah tugas pers sebagai tiang keempat demokrasi,” ulas Chriswanto. Walhasil, menurutnya, pers jangan terjebak pada sensasional dan memanfaatkan kekacauan atau kontroversial untuk kepentingan bisnisnya, “Pers jangan lagi berprinsip _bad news is good news_, media seperti ini bakal ditinggalkan oleh para pembaca atau pemirsanya,” ujarnya. Tapi suguhkan informasi yang mendidik dan menggugah daya kritis masyarakat. Ia berpendapat, pers harus turut dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Chriswanto menyambut baik Hari Pers Nasional bertema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan.” Menurutnya, tema itu disertai dengan segala pemberitaannya, akan membangkitkan semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis, sekaligus membangkitkan ekonomi nasional, pungkasnya, "Selamat Hari Pers Nasional, semoga selalu menciptakan Indonesia yang lebih baik," tutupnya

Read More